Jangan Hanya Dari Satu Sisi (Menanggapi Kerusuhan Lapas)

on February 18, 2014

Masih membekas rasanya ingatan tentang pemberitaan kerusuhan di Lembaga Pemasyrakatan Tanjung Gusta, Medan beberapa waktu lalu. Tidak lama setelah itu menyusul pula pemberitaan hal yang sama di beberapa lapas di Indonesia. Beberapa hari lalu pun sama-sama kita menyaksikan media memberitakan terjadi kebakaran di Lapas Lhokseumawe, Aceh.

Pemberitaan tersebut tentunya mendapat respon dari berbagai pihak terutama masyarakat. Mereka yang awam tentang Lembaga Pemasyrakatan tentu bertanya-tanya apa penyebab sehingga kerap kali terjadi kerusuhan di hotel prodeo tersebut. 

Jika masyarakat hanya menelan bulat-bulat pemberitaan di media yang kerap menyudutkan pihak petugas lapas sebagai pemicu emosinya para narapidana maka tentu itu akan menimbulkan citra buruk untuk Kementrian Hukum dan Ham khususnya bagian pemasyrakatan.

Pernah pula waktu itu saya membaca harian lokal di daerah saya yang memuat beberapa komentar masyarakat tentang kerusuhan yang terjadi di beberapa lapas. Banyak dari komentar tersebut yang menduga bahwa petugas lapas lah yang sering semena-mena terhadap warga binaan, sering melakukan pungutan liar, sehingga memicu napi untuk memberontak dan melakukan kerusuhan.

Sedih dan miris rasanya membaca komentar-komentar tersebut. 

Saya tidak sepenuhnya menyalahkan media dan orang-orang yang berkomentar pedas tersebut. Hanya saja mereka awam dan memandang masalah ini hanya dari satu sisi.

Padahal di lain sisi, sudah berapa banyak narapidana yang berhasil dibina di lembaga pemasyarakatan? Berapa banyak orang-orang yang pernah salah jalan kemudian kembali ke jalan yang benar setelah mengalami pembinaan di dalam lapas? 

Kerusuhan yang terjadi di lapas tidak semata-mata salah petugas namun juga tidak sepenuhnya salah warga binaan. Perlunya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak menjadi acuan agar keadaan di dalam lapas tetap kondusif dan aman.

Masyarakat pun harus tahu bahwa tidak semua petugas lapas “kotor”. Sama halnya dengan tidak semua pejabat pemerintah itu korupsi. Seandainya memang masyarakat mendengar, melihat, dan mempunyai bukti bahwa terjadi kesewenang-wenangan petugas terhadap narapidana, adanya pungli, dan hal-hal yang merugikan masyrakat dengan mudah mengadukan kepada pihak terkait yang berwenang.

Contohnya saja sekarang di setiap dinding luar lapas sudah terpasang banner bertuliskan nomor handphone pengaduan terhadap pungli atau pelayanan yang tidak ramah. Apalagi dijaman modern sekarang gampang saja mengadukan berbagai macam hal kepada wakil menteri Kemenkumham yang kita ketahui juga aktif di sosial media, twitter.

Jika memang pengaduan itu benar adanya, tentu saja akan ada teguran bahkan sanksi bagi oknum-oknum yang melakukan kesewenangan tersebut. 

Kita semua harus cerdas dalam menyikapi masalah yang terjadi di negara ini. Jika banyak berita tentang tertangkapnya pejabat yang korupsi, jangan cuma berfikir bahwa ternyata negri ini sudah bobrok moralnya. Coba pandang dari sisi "ternyata masih banyak pihak-pihak yang berjuang untuk memberantas praktik korupsi di negri ini" Pihak-pihak tersebutlah yang harus kita soroti, kita berikan dukungan untuk tetap dapat menegakkan keadilan di negara yang kita cintai ini.

Begitu juga dengan lembaga pemasyrakatan. Bukan sebuah pekerjaan mudah membina orang yang dulunya terbiasa dengan hal-hal yang melanggar hukum kemudian harus dibina untuk melakukan hal-hal positif dan berharap mereka benar-benar berubah menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik kedepannya. 

Kerusuhan, pelarian, itu memang sudah menjadi bagian resiko bagi petugas lapas. Hanya saja itu bukan satu-satunya sudut yang perlu disorot oleh berbagai pihak. Dukungan dari berbagai pihak tentu akan membantu lembaga pemasyrakatan menjadi lebih baik lagi.

Tanggung jawab negara ini bukan hanya terletak pada pemerintah, pada pegawai-pegawai di instansi masing-masing, namun tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat. 

Jayalah Pemasyrakatan

Get notifications from this blog

Subscribe

Related Posts